CIANJUR—Sejumlah lembaga tenaga pendidikan usia dini (Paud), kelompok bermain (KB) dan taman kanak-kanak (TK) diwilayah Cianjur selatan keluhkan terhadap perusahaan sistim informasi pengadaan sekolah (SIPLah). Pasalnya, diduga sering terjadi mengalami keterlambatan dalam pengiriman hingga enam bulan dan barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan pesanan dan jumlah data pokok pendidikan (Dapodik).

Informasi yang berhasil dihimpun, diduga perusahaan tersebut, sudah mendapatkan reperensi dari Bidang Paudni –K dan Pendidikan Kesetaraan(Paudni-K dan PK), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur. Pasalnya, sebelum dilakukan pesanan secara SIPLah tersebut.

Oknum para pengusaha pengadaan barang dan jasa dibidang Paudni-K ini-PK ini, terlbih dahulu diikat dengan memorandum of understanding (MoU) dengan cara sistim processor order (PO). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan (Paudni-K dan PK) Disdibud Kabupaten Cianjur tahun 2021 ini, tergangu oleh oknum pengusaha yang tidak bertanggungjawab.

"Kedatangan para pengusaha pengadaan barang dan jasa ke lembaga-lembaga ini, atas dasar reperensi dari pihak Disdikbud Kabupaten Cianjur yang diketahui oleh para penilik dimasing-masing Kecamatan. Namun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan (Paudni-K dan PK) Disdibud Kabupaten Cianjur tahun 2021 ini, terdapat kecurangan. Karena pengirimannya seringkali mengalami keterlambatan dan jumlah barangnya tidak Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta pesanan," kata salah seorang kepala lembaga Paud wilayah Cianjur selatan kepada wartawan, Rabu (1/9/2021).

Sebenarnya, lanjut kepala lembaga yang enggan disebutkan namanya ini, dari sejak dulu lembaga tidak memiliki kewenangan dan keputusan. Karena seluruhnya, telah diatur dari atas hanya dilakukannya secara sistimatis, terstuktur dan masif. Pihak lembaga hanya sebagai penerima mamfaat, meskipun secara prosedur didalam rapat, diserahkan seluruhnya kepada lembaga. Namun, pada kenyataannya tetap sajalah diatur dari atas.

"Kami semua dari dilembaga Paud yang ada diwilayah Cianjur selatan ini, telah memesan barang melalui sistim SIPLah. Hanya, pengiriman barangnya mengalami keterlambatan serta tidak sesuai pesanan dan jumlah Dapodik. Selama ini, semua lembaga tidak bisa berbuat apa-apa, karena selain barangnya berkurang tiddak sesuai jumlah dapodik, harganyapun terlalu tingga dari harga pasaran," keluhnya.

Hal yang sama diungkapkan guru-guru lembaga Paud yang ada diwilayah Kecamatan Cibeber. Menurutnya, kami seluruh kepala lembaga Paud, hanya mengikuti sesuai arahan dari pihak Disdikbud dan penilik. "Selama ini, kami-kami ini, sudah menjalankan sesuai arahan dari pimpinan. Namun, kami-kammi ini, kecewa dengan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Kasihan anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), karena keterbatasan Alat Permainan Edukatif (APE) yang tidak sesuai pesanan. Padahal APE tersebut, adalah benda yang berfungsi untuk mestimulus anak untuk bisa memahami sesuatu alat bermain sejak dini," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Paudni-K dan PK Disdibud Kabupaten Cianjur, Muksin Said mengaku tidak menapik jika kedatangan para pengusaha kelembaga tersebut, sering mencatut dan menjual atas nama Disdikbud. "Saya akan turun kelapangan dan mohon maaf, apabila tidak keberatan minta data lembaga diwilayah dikecamatan yang mengalami keluhan seperti itu. Sekali lagi, saya tidak pernah memberikan repensi kepada siapapun. Lembaga bebas memilih pengusaha yang bertanggungjawab sesuai juklak dan juknis, bantuan operasional sekolah (BOS) reguler dan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)," pungkasnya usai mengikuti pelaksanaan vaksinas di SMPN I Cianjur. SYA