CISARUA - Kemacetan di jalan raya Puncak terus menjadi perbincangan, selain tak kunjung selesai, pemerintah pun dianggap tak serius menyelesaikan persoalan macet tersebut.

Akibat hal tersebut, Anggota Komisi V DPR RI dari Partai Gerindra, Mulyadi meminta Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) untuk ikut menyelesaikan kemacetan di kawasan wisata tersebut.

Hal ini mengacu para revisi undang-undang jalan dimana Pemerintah pusat bisa mengintervensi jalan-jalan provinsi maupun kabupaten.

"Nah mohon maaf saya tidak bicara puncak dua, soal puncak dua saya sudah bicara dengan pa Wamen akan beraudensi dengan Tuhan saja, jadi sekarang saya bisa tentang puncak existing," ujar Mulyadi melalui video saat rapat bersama Menteri PUPR Basuki Tjahaja Purnama belum lama ini.

Dari pantauan dirinya dilapangan, kata dia, ternyata di jalan raya Puncak ini ada tiga sampai lima titik sumbatan-sumbatan kemacetan terutama di Pasar Cisarua.

"Kenapa untuk Pasar Cisarua karena menjadi potensi macet paling parah tidak diusulkan relokasi pasar lalu dibuat bundaran-bundaran," ucapnya

Tidak hanya Pasar Cisarua, Kementrian PUPR juga diminta untuk beberapa simpul kemacetan agar dibuat bundaran-bundaran.Sehingga puncak eksisting bisa diatasi disamping merevitalisasi dan melebarkan jalan-jalan Utara dan Selatan yang masuk jalan kabupaten.

"Jadi temuan sumber kemacetan ini setelah saya muter-muter pakai motor untuk menjawab kerisauan masyarakat di dapil saya Kabupaten Bogor," pungkasnya.

Sementara, menanggapi permintaan anggota DPR RI Komisi V Mulyadi, aktivis Puncak, Muksin merespon baik permintaan adanya intervensi pembangunan oleh Kementerian PUPR di jalan raya Puncak.

"Saya minta anggota komisi V DPR RI terus mendorong persoalan kemacetan Puncak, dan saya apresiasi upaya dari kang Mulyadi sebagai wakit rakyat mewakili masyarakat kabupaten Bogor," tandasnya. =YUS