CIBINONG - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Sumanto mengakui siap mendukung program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) kembali dilanjutkan mengingat anggaran untuk program bantuan keuangan infrastruktur desa ini sudah ada.
"Pada prinsipnya jika ingin dijalankan di tahun 2022 bantuan keuangan infrastruktur desa DPRD siap mendukung, anggaranya sudah ada," ujar Rudy Susmanto kepada wartawan belum lama ini.
Hanya saja, kata dia, sebelum program bantuan keuangan infrastruktur desa ini dijalankan, ia meminta Peraturan Bupati (Perbup) direvisi dulu.
Bahkan, politisi Gerindra juga menantang Pemkab Bogor jika Perbup dirasa eksekutif hanya diminta bertanggung jawab sendiri karena payung hukumnya peraturan bupati.
"Silahkan eksekutif ajukan Perdanya kepada kami bersama untuk menjadi payung hukum yang lebih kuat," ungkapnya
Kalau memang tetap dengan Perbup, tentunya harus lebih terperinci. Revisi mendasar dalam Perbup 100 tahun 2021 ini yaitu, pajak harus muncul di peraturan bupati, karena saat ini tidak dimunculkan, lalu ada pengawas tingkat desa yang saat ini baru muncul tingkat kecamatan, yang dibungkus dalam biaya operasional maksimal lima persen.
Sedangkan Operasi 5 persen itu tim pengawas kecamatan. "Tapi disitu ada biaya administrasi, dokumentasi, lebih baik diperinci dan juga berikan pemahaman kepada seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Bogor," ucapnya.
Selain itu, untuk anggaranya juga diperinci lagi di Perbup baru nanti minimal Rp200 juta atau akumulasi total Rp1 miliar.
"Kalaupun mau dipecah menjadi kecil-kecil lagi supaya terbagi tingkat RT, RW yang penting yang jelas dulu. Kita tidak mau tujuan baik karena tadi payung hukumnya belum mengakomodir semuanya akhirnya menjadi sebuah permasalahan baru," bebernya.
Namun begitu, Rudy Susmanto mengaku khawatir dengan program Samisade tahun 2022 ini. Sebab, selain SPJ baru 50 persen, tahun ini juga sudah memasuki bulan Juli atau bulan 7. Sedangkan di Perbup Samisade dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama untuk persiapan 40 persen, tahap kedua 60 persen. "Khawatir tidak terserap juga," ungkapnya.
Ia juga meminta, ketika program bantuan keuangan infrastruktur desa kembali dilaksanakan, para kepala desa dan kecamatan lebih pro aktif membantu pendampingan.
"Pelaporan dari tingkat desa untuk segera selesai semuanya. Kalau itu sudah selesai semuanya jadi kami pun DPRD menganggarkan anggarannya, eksekutif memfasilitasi programnya pihak desa juga bantu kami terutama soal administrasi pelaporan juga segera selesaikan," pintanya
Sementara, masih kata Rudy Susmanto, bagi desa-desa yang belum menyelesaikan laporan tentunya akan menerima konsekuensi seperti tidak menerima program Samisade di tahun ini.
"Makanya yang dikucurkan bantuan keuangan itu desa-desa yang laporannya sudah selesai," terangnya.
Ia berharap, program ini tetap berjalan, tapi harus lebih baik, ia tidak ingin niat baik pada program ini malah menjadi masalah dikemudian hari. "Kita tidak ingin malah jadi masalah, kita mau selamat sama-sama," pungkasnya.
Sementara, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mengaku setuju dengan keinginan Ketua DPRD agar program Samisade ini di-perdakan.
"Kami tentu setuju kalau memang di-Perdakan, dengan begitu program ini akan terus berjalan siapapun Bupati dan Wakil Bupatinya," tandasnya. =YUS
No comments:
Post a Comment