CIANJUR--Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cianjur, mencatat, masih banyak bangunan gedung yang sudah beroperasi, namun belum mengantongi sertifikat laik fungsi (SLF). Pasalnya, hingga saat ini tidak sedikit bangunan yang melanggar aturan undang-undang tersebut, sudah beroperasi tapi belum mengantongi SLF.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cianjur, Euiis Jamilah didampingi Kepala Biidang (Kabid) Analis Kebijakan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Cianjur Suferi Faisal membenarkan jika hingga saat ini diwilayah Kabupaten Cianjur,masih banyak terdapat bangunan yang sudah beroperasi, tapi belum mengantongi sertifikat laik fungsi (SLF). Meskipun SLF ini, sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28/2002 tentang Bangunan Gedung. Di Kabupaten Cianjur, UU tersebut dibuat turunannya dengan Perda Nomor 14/2013.
"Padahal, setiap gedung itu, sebelum difungsikan atau dioperasikan, si pemilik terlebih dulu harus mengajukan sertifikat layak fungsi. Setelah terbit (SLF), baru bisa difungsikan, baik fungsi hunian, fungsi usaha, sosial budaya, keagamaan, pokoknya hampir semua. Termasuk bangunan pemerintahan dan swasta. Jadi, SLF itu sifatnya wajib," kata Euis kepada wartawan Minggu (29/5/2022).
Sementara itu, Kepala Biidang (Kabid) Analis Kebijakan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Cianjur Suferi Faisal mengaku jika di dalam Undang-Undang Ciptakerja yang turunnya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5/2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, lanjut Suferi, SLF merupakan salah satu persyaratan dasar. Ada empat persyaratan dasar yang harus dipenuhi pelaku usaha sebelum menjalankan usahanya.
"Memang yang pertama harus sesuai dengan tata ruang, kemudian persetujuan lingkungan, ketiganya PBG (persetujuan bangunan gedung), dan keempat SLF. Ditambah lagi secara aturan teknisnya dijelaskan dalam PP Nomor 16/2021,"tegas Suferi kepada wartawan Minggu (29/5/2022).
Meskipun, lanjut Suferi pihak DPMPTSP sudah menerbitkan lebih kurang 30 SLF. Artinya, masih cukup banyak bangunan gedung yang belum memilikinya tapi sudah difungsikan. "Sejak 2017-2021, ada sekitar 30 SLF yang sudah diterbitkan. Ada rumah sakit, pabrik, peternakan, sekolah, dan lainnya,"terangnya.
Sebelumnya, kata Suferi proses pengajuan verifikasi SLF berada di ranah Dinas PMPSTP. Namun sekarang berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Cianjur. "Sekarang kami di DPMPTSP hanya melakukan validasi setelah proses verifikasi di Dinas Perkim selesai," tandasnya.
Suferipun tidak memungkiri jika masih ada masyarakat atau pelaku usaha yang belum mengetahui SLF. Karena itu, saat melakukan pembinaan dan peninjauan lapangan, sekaligus mensosialisasikan agar mengenai wajibnya memiliki SLF pada setiap bangunan gedung. "Sanksi pasti ada. Tapi karena banyak yang belum tahu, kita sosialisasikan lagi SLF ini. Terkecuali kalau ada yang sudah diberi tahu tapi tidak mengindahkan aturan, kita akan tindak sesuai aturan," pungkasnya. SYA
No comments:
Post a Comment